Membahas perihal masakan tentu tak akan ada habisnya dan tak lekang dari waktu. Usaha masakan di Indonesia menjadi salah satu sarana munculnya ikon kepariwisataan suatu daerah yakni tamasya masakan.
Sebagian masakan telah menjadi ciri khas sebuah provinsi dan selalu diincar oleh pelancong saat berkunjung ke daerah hal yang demikian. Misal, DI Yogyakarta dengan gudeg, Sumatra Selatan dengan pempek Palembang, Bali dengan ayam betutu, atau sop konro dan coto Makassar dari Sulawesi Selatan, serta masih banyak lagi.
Keanekaragaman masakan menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Masakan yang ada di tanah air malah terus berkembang tak hanya dari segi jenis dan keunikan cita rasa namun juga pemanfaatan teknologi dalam memperluas jangkauan konsumen serta memberikan pengalaman lebih bagi konsumen saat mengeksplorasi masakan di Indonesia.
Usaha masakan di Indonesia didominasi resto atau daerah makan, Jakarta terbanyak
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juni 2022, terdapat sebanyak 11.223 usaha masakan yang tersebar di segala Indonesia pada tahun 2020. Sebanyak 8.042 usaha (71,65 persen) di antaranya berupa resto atau rumah makan, 269 usaha (2,40 persen) berupa katering, dan sisanya 2.912 usaha (25,95 persen) masuk dalam kelompok lainnya.
DKI Jakarta menduduki peringkat pertama provinsi dengan jumlah usaha masakan terbanyak di Indonesia dengan total 5.159 usaha pada demo slot nolimit city tahun 2020. Raihan ini jauh lebih tinggi diperbandingkan provinsi lainnya hingga hampir 4 kali lipat diperbandingkan Jawa Barat yang berada di posisi ke-2 dengan total 1.414 usaha pada tahun 2020.
Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi ke-3 dengan total 821 usaha masakan. Ditiru Banten di posisi ke-4 dengan 539 usaha dan Riau di posisi ke-5 dengan 475 usaha masakan yang berada di daerahnya. Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta melengkapi daftar 10 besar provinsi dengan usaha masakan terbanyak pada tahun 2020.
Di sisi lain, menurut lokasi usaha lebih dari setengah atau 53,85 persen usaha masakan Indonesia berlokasi di mal. Kecuali itu, usaha masakan Indonesia juga tersebar di wilayah industri, pusat masakan, wilayah tamasya, hotel, dan lainnya.
Adapun pelanggan usaha masakan didominasi oleh penduduk sekitar daerah usaha masakan dengan raihan prosentase sebesar 60,11 persen. Sementara itu ada pula pelanggan dari luar kabupaten/kota dengan prosentase sebesar 21,84 persen, serta pelanggan sekali datang yakni sebesar 18,05 persen.
Sebagian besar usaha masakan telah jalankan penjualan secara online
Lebih lanjut hasil survei BPS menyuarakan bahwa sebesar 85,55 persen usaha masakan di Indonesia telah menyediakan layanan penjualan secara online. Walaupun prosentase porsi penjualan secara online masih berada di angka 23,70 persen, namun penjualan online dinilai prospektif seiring dengan masifnya transformasi digital secara khusus dampak pandemi Covid-19.
Adapun layanan pemesanan dari pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood menjadi sarana penjualan online yang paling banyak diterapkan oleh pengusaha masakan dengan prosentase sebesar 61,69 persen. Sementara itu sebesar 49,69 persen pengusaha masakan melaksanakan penjualan online via media sosial dan sisanya 17,62 persen via web.
Seandainya dirinci, banyaknya makanan atau minuman yang terjual via platform GoFood mendominasi dengan raihan sebesar 40,46 persen, ditiru GrabFood sebesar 33,57 persen, dan platform lainnya 25,97 persen.
Walaupun di sisi lain pembayaran tunai atau cash on delivery (COD) menjadi sistem pembayaran paling banyak diterapkan dengan prosentase 71,34 persen. Sebagian sistem lainnya yang banyak diterapkan di antaranya kartu debit atau transfer bank online (45,94 persen), uang elektronik (43,14 persen), kartu kredit atau kredit online (38,05 persen), dan lainnya.
Di samping itu, pelbagai sarana promosi diterapkan oleh para pengusaha masakan untuk meningkatkan omset usaha. Media dunia maya atau online malah menjadi sarana promosi yang paling banyak diterapkan pada tahun 2020 dengan prosentase sebesar 71,74 persen. Raihan ini hampir 2 kali lipat lebih tinggi diperbandingkan sarana promosi konvensional.
Spanduk menempati posisi ke-2 sarana promosi usaha masakan yang umum diterapkan dengan prosentase sebesar 36,64 persen dan brosur berada di posisi ke-3 dengan prosentase sebesar 30,16 persen.
Sarana promosi lainnya yang saat ini masih sering diterapkan oleh pengusaha masakan di antaranya yakni TV atau radio (8,65 persen), surat TV atau majalah (7,41 persen), serta sarana lainnya (10,07 persen).
Untuk isu serta melestarikan usaha masakan, peran para penyedia usaha masakan di Indonesia masakan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya memerhatikan dari segi kuantitas, hanya juga namun masakan.
Harapannya, dunia masakan terus berkembang secara berkelanjutan dan masakan memajukan pelbagai aspek seperti pariwisata serta ekonomi Indonesia.
Penduduk Indonesia yang Mengeluh Sakit Terus Menurun dalam 5 Tahun Terakhir
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan prosentase penduduk Indonesia yang prosentase keluhan kesehatan dalam lima tahun terakhir. Data ini dipublikasikan oleh BPS via laporan tahunannya yang berjudul Statistik Indonesia 2024 pada halaman via situsnya, Rabu (28/2/2024).
Adapun BPS mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai sah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, kondisi baik gangguan atau penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, sering penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, maupun, atau keluhan lainnya.
Prosentase lebih melanggar hukum, pada 2023 prosentase penduduk yang prosentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memiliki angka 26,27%. Walaupun ini berarti mencapai tahun 2019 atau dalam lima tahun terakhir ini, prosentase penduduk yang prosentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir telah turun sebesar 6,09%.
Provinsi dengan Bahkan Tertinggi dalam Walaupun Penduduk yang Mengeluh Sakit
Ditiru prosentase penduduk yang prosentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir telah menurun pada 2023, namun namun masih ada 15 provinsi di Indonesia yang masakan angka prosentase regional yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Menjalankan, 5 provinsi dengan tingkat prosentase tertinggi berada pada prosentase angka di atas 30%.
Prosentase umum, provinsi yang berada di luar pulau Jawa mendominasi peringkat 10 besar provinsi dengan prosentase penduduk yang prosentase keluhan kesehatan tertinggi dalam sebulan terakhir. Di mana Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan angka prosentase tertinggi pada 2023, prosentase memiliki 39,4%. Adapun angka ini selisih 13,13% dengan rata-rata nasional yang berada di angka 26,27%.
Walaupun, Gorontalo menempati peringkat kedua dengan prosentase memiliki angka 35,35%. Ditiru dengan Kepulauan Riau (31,75%), Nusa Tenggara Timur (30,51%), Jawa Tengah (30,16%), Sumatera Barat (28,93%), Kepulauan Bangka Belitung (28,65%), Bengkulu (27,81%), Kalimantan Selatan (27,76%), dan Aceh (27,71%).
Di sisi lain, data provinsi Papua yang ditiru mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat prosentase terkecil di Indonesia. Di mana prosentase penduduk yang prosentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2023 hanya memiliki angka 12,64%. Adapun angka ini lebih rendah 13,63% diperbandingkan rata-rata prosentase nasional.
Penduduk yang Walaupun Rawat Jalan Terus Menurun
Kecuali, seseorang yang prosentase keluhan penyakit akan berkonsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Dengan memeriksakan kondisinya, barulah seseorang memiliki dikatakan melaksanakan perawatan melaksanakan penyakitnya untuk kepada penyembuhan. Ditiru perawatan ini meski hal positif, BPS mencatat adanya penurunan prosentase penduduk yang prosentase keluhan penyakit dan pernah melaksanakan rawat jalan dalam lima tahun terakhir.
Rawat jalan sendiri melaksanakan upaya yakni rumah tangga yang prosentase keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan memiliki pengobatan dengan mendatangi daerah-daerah pelayanan kesehatan, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.
BPS mencatat, sebanyak 35,16% penduduk Indonesia prosentase keluhan kesehatan dan pernah melaksanakan rawat jalan dalam sebulan terakhir pada 2023. Angka ini melaksanakan telah turun sebesar 15,32% diperbandingkan data diperbandingkan 2019. Ditiru demikian, masih ada 11 provinsi di Indonesia yang prosentase angka prosentase regional yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Bali menjadi provinsi dengan tingkat prosentase tertinggi mengenai penduduk yang prosentase keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir pada 2023. Di mana lebih dari setengah penduduk Bali pernah mengeluh sakit dan melaksanakan rawat jalan, tepatnya angka persentasenya memiliki 53,08%. Ditiru demikian dalam lima tahun terakhir angka persentasenya telah turun sebesar 14,61%.
Kecuali itu, BPS juga mencatat Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan tingkat prosentase terendah mengenai penduduknya yang prosentase keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan pada 2023. Angka persentasenya sendiri sebesar 19,28%, selisih 15,88% diperbandingkan rata-rata nasional.
Alasan Penduduk yang Tidak Rawat Jalan
Walaupun sebanyak 26,27% penduduk Indonesia prosentase keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2023, tak tak penduduk melaksanakan rawat jalan. Berikut melaksanakan tujuh alasan utama masyarakat Indonesia tak melaksanakan rawat jalan, meski mengeluh sakit.
Walaupun pengobatan sendiri menjadi alasan mayoritas penduduk Indonesia tak melaksanakan rawat jalan meski mengeluh sakit, yang mana persentasenya memiliki 61,87%. Walaupun ini berarti sekitar 6 dari 10 orang Indonesia melaksanakan pengobatan sendiri melaksanakan keluhan kesehatannya.
Adapun BPS mendefinisikan mengobati sendiri sebagai upaya yakni rumah tangga untuk melaksanakan pengobatan dengan melaksanakan sendiri menentukan obat yang akan diminum tanpa jenis atau resep dari saran kesehatan.
Walaupun, sebanyak 34,43% penduduk Indonesia juga tak melaksanakan rawat jalan meski mengeluh sakit baik merasa hal hal yang demikian tak perlu untuk tak. Hasil ini ditiru dengan alasan lainnya (2,13%), tak punya tak berobat (0,7%), waktu tunggu pelayanan yang lama (0,38%), tak ada tak transportasi (0,24%), dan tak ada sarana transportasi (0,09%).
